Nebis in Idem

. Posted in LAWYER - Tafsir Hukum

Nebis in Idem adalah salah satu asas dalam hukum ,yang memiliki pengertian sebagai tindakan yang tidak boleh dilakukan untuk kedua kalianya dalam perkara yang sama, contonya ,seseorang tidak boleh di tuntut untuk kudua kalinya dalam kasus yang sama. Nebis in idem lazim disebut execeptio rei judicatae atau gewijsde zaak. Permasalahan nebis in idem ini diatur dalam pasal 1917 KUHPerdata. Secara hukum, suatu gugatan dapat dikatakan nebis in idem bilamana:

  1. Apa yang digugat/ diperkarakan sudah pernah diperkarakan,
  2. dan telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positip seprti menolak gugatan atau mengabulkan. Dengan demikian putusan tersebut sudah litis finiri opportet. Kalau putusannya masih bersifat negatif, tidak mengakibatkan nebis in idem. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1979 dalam putusan kasasi no. 878 k/ Sip/ 1977 yang menyatakan, “antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak terjadi nebis in idem, sebab putusan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagi”.
  3. Objek, Subjek dan Materi pokok yang sama

Dalam contoh kasus yang lain tentang Nebis In Idem dipertanyaan seperti ini : Apakah asas nebis in idem berlaku pula pada kasus delik aduan ?

Jawabannya Berlaku. karena (ne bis in idem) itu azas hukum umum yang dikenal dalam hukum acara kita. dan berlaku bagi setiap ketentuan hukum pidana. delik aduan hanya merupakan pembagian sikap hukum yang dikategorikan sebagai ketentuan hukum aktiv atau pasiv. dalam hal ini delik aduan masuk dalam kategori hukum pasiv, karena tanpa pengaduan dari korban yang dirugikan/ korban kejahatan penegak hukum tidak dapat memproses (menindak) pelaku kejahatan tersebut.

Pasal 76 KUHP secara tersirat menjelaskan bahwa yang dimaksud adanya putusan hakim itu berarti pengajuan perkara yang telah diproses oleh hukum (bahwa perkara tersebut telah diadili). kalau belum diproes oleh hukum, contohnya setelah pengaduan orang yang mengadu tadi mencabut pengaduannya, tetapi dikemudian hari dia ingin mengadukan kembali, tidak masalah. yang berlaku disana bukan azas ne bis in idem. tetapi dianggap belum ada proses hukum.

Dengan berlakunya asas ne bis in idem dalam hukum acara pidana, seseorang tidak dapat dituntut untuk perkara yang sama dengan pasal yang sama. Asas ne bis in idem berlaku dalam proses acara di pengadilan. Untuk delik aduan dalam proses penyidikan, apabila pengaduan dicabut maka terbit SP3, dan penyidikan dihentikan. Tapi pengadu dapat mengadukan kembali perkaranya karena belum masuk dalam proses pengadilan sehingga tidak mencakup dalam asas ne bis in idem. Asas ne bis in idem ini baru berlaku apabila secara hukum acara di pengadilan sudah memasuki pemeriksaan pokok perkara. Sedangkan apabila masih dalam proses pra peradilan dan diputus untuk tidak dilanjutkan maka perkara tersebut masih dapat diajukan kembali. Apabila suatu delik aduan telah diajukan dan diputus bebas maka apabila dituntut kembali dengan pasal yang berbeda juga tidak tercakup dalam asas ne bis in idem.